DPR RI akan segera mengadakan Raker Gabungan dengan Menko perekonomian Hatta Radjasa, Kepala BPN Joyo Winoto, Menteri Keuangan Chatib Basri, Gubernur Jabar Achmad Heryawan, DPRD Provinsi Jabar, DPRD Tingkat II Sumedang guna membahas persoalan sosial pasca pembangunan waduk Jati Gede.

“Persoalan ini sangat repot karena terkait sektoral dengan yang lain seperti Pekerjaan Umum, Pemda maupun pusat,” ujar anggota Komisi XI DPR Maruarar Sirait saat RDPU di Gedung Nusantara, Rabu, (20/11).

Menurut Maruarar, persoalan Pembangunan Waduk Jati Gede sudah teridentifikasi selama ini namun yang belum yaitu solusi yang komprehensif. “Kita ingin memperjuangkan persoalan ini agar segera tuntas karena sudah berlarut-larut,” terangnya.

Dia menegaskan, bila kebijakan pemerintah pusat dan daerah tidak berpihak kepada masyarakat maka tentu harus kita lawan bersama. “Ini merupakan perjuangan politik kita dalam membela rakyat,” katanya.

Persoalan Waduk Jati Gede, tambahnya, menyangkut berbagai aspek mulai dari hukum, sosial dan budaya. Karena itu, solusinya juga harus diselesaikan secara komprehensif. “Pemerintah harus clear, kita sudah bicara dan akan segera meminta rapat kerja gabungan dengan Menkokesra, Gubernur Jabar, Kemenkeu, BPN, jadi ini tidak hanya sektoral semata,” tandasnya.

Sementara Ketua Pansus Waduk Jati Gede Edi Askhari dari DPRD Tingkat II Sumedang mengatakan, masih ada persoalan sosial terkait ganti rugi pembebasan lahan bangunan yang terlewatkan. “Terdapat 10 ribu unit masih tersebar di Kecamatan Wado, Darmaraja, Cisitu, Jatinunggal dan Jatigede,” paparnya.